Presiden Donald Trump kembali mengutip sistem pemilih India saat mendorong perubahan aturan pemilu di Amerika Serikat. Trump menyatakan bahwa “sistem pemilih India” yang mengandalkan kartu identitas foto dan rendahnya penggunaan surat suara menjadi contoh yang layak ditiru untuk meningkatkan keamanan pemungutan suara di AS.
Dalam unggahan di platformnya, Trump menyoroti angka partisipasi besar di pemilu India dan fakta bahwa kurang dari satu persen pemilih menggunakan hak pilih lewat pos pada pemilihan terakhir. Pernyataan itu ia gunakan untuk menekan Kongres agar segera mengesahkan SAVE America Act, yang menurutnya akan mengurangi potensi kecurangan pemilu.
Sistem Pemilih India dalam Sorotan Publik
Trump merujuk pada praktik penerbitan kartu identitas pemilih bergambar yang dikeluarkan di India untuk mencegah pemungutan suara palsu atau perwakilan. Ia menuliskan bahwa setiap pemilih di sana harus memiliki dokumen identitas foto yang sah saat memberi suara, dan menyebutkan jumlah pemilih yang sangat besar pada pemilu terakhir negara itu.
Pernyataan dari pejabat India dan pertemuan diplomatik
Pernyataan Trump muncul setelah adanya pertemuan antara pejabat pemilu India, yang disebut dalam pernyataannya, dan duta besar AS untuk India pada 12 Agustus. Kedua negara sepakat untuk memperdalam kerja sama dalam manajemen pemilu dan pelatihan petugas penyelenggara pemilu, menurut keterangan yang dilaporkan.
Reaksi pejabat India terhadap komentar Trump
Kementerian Luar Negeri India menanggapi dengan menyatakan bahwa mesin pemilu negara itu diakui secara global karena kredibilitas dan kekokohannya. Jubir kementerian mengatakan tidak memberi komentar khusus atas pernyataan tersebut tetapi menegaskan bahwa reputasi penyelenggaraan pemilu India sudah mapan di mata dunia.
Sistem surat suara dan pengecualian di India
Komisi Pemilihan India mengeluarkan Electoral Photo Identity Card (EPIC) untuk pemilih sebagai salah satu upaya mencegah voting palsu. Meski demikian, sistem surat suara pos tetap diizinkan untuk kelompok tertentu, seperti pemilih lanjut usia, penyandang disabilitas, dan staf pemerintah yang tengah bertugas terkait pemilu.
Isi dan tuntutan SAVE America Act
Trump mendesak agar Kongres mengesahkan Safeguard American Voter Eligibility (SAVE) America Act. Menurut deskripsi yang beredar, rancangan undang-undang itu akan mewajibkan bukti kewarganegaraan untuk pendaftaran pemilih, menetapkan persyaratan identitas pemilih secara nasional, serta sangat membatasi penggunaan surat suara lewat pos.
Kontroversi dan respons politik di AS
Rancangan itu memicu perdebatan tajam di Amerika Serikat. Sejumlah politisi menentang beberapa ketentuan yang dianggap akan membatasi akses pemilih, sementara pendukungnya berargumen bahwa langkah tersebut perlu untuk mencegah kecurangan. Hingga kini, Kongres belum mengambil langkah konkret untuk mengesahkan ketentuan tersebut dan Senat sempat memasuki masa reses selama beberapa minggu tanpa kemajuan pembahasan.
Perbedaan praktik pemungutan suara di AS
Trump kerap menyoroti kerentanan pada sistem surat suara lewat pos dan mengaitkannya dengan klaim kecurangan pada pemilu sebelumnya. Namun, praktik surat suara lewat pos di AS sangat bervariasi antarpemerintahan bagian; beberapa negara bagian mengirimkan surat suara ke semua pemilih terdaftar sebelum hari pemilihan, sementara yang lain menerapkan sistem absensi dan pengecualian lainnya.
Perdebatan tentang bagaimana mengatur prosedur pemilu, termasuk persyaratan identitas dan penggunaan surat suara pos, tetap berlangsung di tengah upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan. Trump dan para pendukungnya melihat contoh dari India sebagai argumen untuk mengubah kebijakan domestik, sedangkan lawan politik dan sebagian pengamat mengingatkan perlunya menjaga akses pemilih yang adil dan tidak memberatkan kelompok rentan.
